29 April 2010

Informasi Haji

Pemondokan Naikkan Biaya Haji

Jakarta (MCH).
Pemerintah berencana menaikkan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 2010 sebesar USD133. Dengan demikian,biaya haji akan menjadi USD3.577 dari sebelumnya USD3.444.

Hal ini dikemukakan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali bahwa kenaikan biaya sewa pemondokan di Arab Saudi menjadi faktor utama untuk menaikkan ONH tahun ini. ”Apalagi, jamaah haji tahun ini direncanakan tinggal lebih dekat dari Masjidilharam dibandingkan tahun lalu,” tegas Suryadharma saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Jakarta kemarin.

Suryadharma menjelaskan,pada musim haji tahun lalu jarak penginapan terjauh dari Masjidilharam adalah 7 kilometer. Sedangkan jarak terjauh pemondokan pada musim haji tahun ini hanya 4 kilometer. Selain itu, jumlah jamaah haji yang tinggal di wilayah terdekat atau ring 1 pada tahun ini meningkat hingga 25%.Tahun lalu jumlah jamaah yang tinggal di ring 1 hanya sebesar 27% dari jumlah total jamaah haji.

Sedangkan tahun ini mencapai 52%. “Kenaikan ONH juga disebabkan naiknya biaya akomodasi di Arab Saudi. Ini diakibatkan masih adanya pembongkaran gedung di sekitar Masjidilharam yang berdampak pada kenaikan biaya sewa,” paparnya. Berdasarkan perhitungan Kementerian Agama (Kemenag) ada enam komponen yang menentukan ONH.

Antara lain biaya penerbangan, upah layanan umum (general service fee), biaya operasional di Arab Saudi,biaya hidup (living cost), biaya pengamanan (safeguarding),dan asuransi jiwa. Dari rincian tersebut,menurut Menag, perubahan harga terjadi pada komponen biaya operasional di Arab Saudi. Dari tiga subkomponen operasional, biaya akomodasi mengalami kenaikan dari USD867 pada tahun lalu menjadi USD1.003,7. Sedangkan biaya konsumsi justru mengalami penurunan dari USD89,1 tahun lalu menjadi USD84,7.

Sementara untuk transportasi darat,biayanya tetap sama dengan tahun lalu, yakni USD121,1. Kenaikan juga terjadi pada biaya pengamanan dari USD15,1 tahun sebelumnya menjadi USD15,8. Ketua Umum DPP PPP ini menyatakan, kenaikan ONH ini masih berupa rencana dan baru diusulkan ke DPR. Karena itu, ujarnya,masih terbuka kemungkinan perubahan biaya ONH.

Sebab, perhitungan tersebut belum menyertakan biaya transportasi udara terkini.Karena, pemerintah hingga kini belum menerima proposal penawaran dari maskapai penerbangan. Bisa jadi, ujarnya, setelah biaya transportasi diketahui,maka perhitungan tersebut bisa berubah. Apalagi, biaya transportasi udara mendominasi porsi ONH, yakni 50% lebih. “Jadi, angka ini masih sangat mungkin berubah tergantung biaya pesawat. Dan ini juga dipengaruhi oleh harga bahan bakar avtur,”jelasnya.

Suryadharma juga mempersilakan berbagai maskapai penerbangan untuk bersaing menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan jamaah haji tahun ini. Senada diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding. Dia menyatakan, kenaikan ONH tersebut masih bersifat sementara. Bahkan, Karding meyakini jika ONH tahun ini masih bisa diturunkan. Sebab, menurut dia, harga bahan bakar pesawat (avtur) saat ini relatif stabil. Jika hal ini terus berlanjut, ujarnya, diharapkan biaya transportasi udara tahun ini tidak akan naik.

“Saya kira, masih terbuka peluang ONH tahun ini diturunkan. Kita berjanji membahas poin per poin dengan pemerintah. Psikologi kita jelas tidak mau jika ONH naik.Justru kalau bisa justru diturunkan,” tandasnya.Menurut Karding, ada empat asumsi yang bisa digunakan DPR untuk mendorong agar ONH tidak dinaikan. Dua di antaranya adalah pemerintah masih menggunakan asumsi tiket pesawat tahun lalu, sehingga masih bisa berubah.

Selain itu,nilai tukar rupiah terhadap USD yang ditetapkan pemerintah tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 9.500 per USD. Untuk tahun lalu, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar Rp12.500 per USD. Mengenai rencana pemerintah yang akan menempatkan lebih banyak jamaah di pemondokan dekat Masjidilharam, menurut Ketua DPP PKB ini tentu saja bisa mendorong efisiensi pembiayaan pada transportasi darat.
Namun, ujarnya, dalam perhitungan yang diusulkan pemerintah kepada Komisi VIII, ternyata biaya transportasi darat tetap tidak berubah atau sama dengan tahun lalu yakni USD121,1 per jamaah. Sementara itu, sebanyak enam anggota Komisi VIII DPR dari lima fraksi berbeda mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi khusus atas pengelolaan dana jamaah haji tahun lalu.

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Baghowi menduga telah terjadi penggelembungan harga (mark-up) terhadap biaya transportasi udara dalam penyelenggaran haji tahun lalu. Selain BPK, Baghowi juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana jamaah tersebut.Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat ini, dalam proposal maskapai Garuda Indonesia tahun lalu, tercatat bahwa biaya transportasi udara per jamaah sebesar USD1.593,14.

Namun, setelah dikaji, setidaknya ada empat komponen dalam biaya penerbangan itu yang diduga terjadi penggelembungan harga.Yakni,komponen biaya pendaratan (landing fee), biaya penanganan di darat (ground handling), biaya rute (route charges),dan transport tax on ground. Dalam proposal Garuda itu,menurut Baghowi, biaya pendaratan tercatat sebesar USD32,42 dolar per jamaah.
”Saat itu terdapat 497 kloter penerbangan. Bila masingmasing kloter mengangkut 450 jamaah, maka total biaya pendaratan mencapai Rp90,634 miliar,” paparnya.Nilai itu didasarkan pada kurs rupiah terhadap USD saat itu sebesar Rp12.500. Padahal, berdasarkan hukum internasional, biaya pendaratan di Bandara Arab Saudi tidak dihitung per jamaah, melainkan per pesawat dengan tarif USD360. “Sehingga, seharusnya biaya total (landing fee) hanya sebesar Rp2,237 miliar. Karena itu, kami menduga ada terjadi mark up,”tegasnya, seperti dikutip harian Seputar Indonesia edisi Rabu, 28 April hari ini. (*)

Sumber : Informasi Haji



Tidak ada komentar:

Posting Komentar